Sangat penting untuk memiliki laporan keuangan yang baik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar dan akuntabel. Penelitian akan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari. efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. July 10, 2009. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: 1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi Yang dimaksud dengan relevan adalah berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang. Handal Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Sarana Karya beroleh opini tidak wajar. Dan yang terburuk adalah RSCM karena mendapat opini disclaimer (tidak bersedia berpendapat). Ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Revrisond Baswir, menilai BPK harus terus mengawasi keuangan BUMN. Menurut Sonny, panggilan akrabnya, BUMN menghindari BPK lantaran guliran gelombang privatisasi. Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No 15 Tahun 2004. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No 1 Tahun 2007. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini diharapkan BPK mampu .

laporan keuangan daerah yang sudah diaudit